SPIP Perkuat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

KUTAI KARTANEGARA – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani menyampaikan bahwa Sistem Pengendlian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi sangat penting, untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Serta, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal itu disampaikan Ahyani Fadianur Diani saat membuka secara resmi Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendlian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Aula Serbaguna Dispora Kukar, Komplek Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Kamis (29/5/2025).

SPIP juga memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Seperti korupsi, gratifikasi, dan kebocoran anggaran. Sistem ini berperan penting meningkatkan efektivitas perencanaan dan penggunaan anggaran secara efisien. Sehingga setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik,” kata dia.

Menurut dia, ada tiga komponen penting saling terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yakni, SPIP, Manajemen Risiko, dan Manajemen Kinerja. Ketiganya berkontribusi meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengurangan risiko, dan kualitas pelayanan publik.

“Acara ini diikuti asesor perwakilan dari seluruh perangkat daerah dan kecamatan se-Kukar. Kegiatannya dibagi tiga sesi, agar tujuan pelatihan lebih maksimal. Pelatihan ini bagian dari rangkaian kerja sama antara Pemkab Kuka dan BPKP Provinsi Kaltim, dalam bentuk pendampingan teknis,” ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa setiap perangkat daerah didampingi saat pengisian kertas kerja SPIP, Jumlahnya cukup banyak. Sekitar 21 dokumen per-OPD dan memerlukan waktu serta ketelitian.BPKP Provinsi Kaltim memberikan arahan dan pendampingan langsung kepada masing-masing OPD. Supaya pengisian dilakukan dengan benar dan sesuai standar,” katanya.

Menurut dia, penilaian SPIP tidak bisa dilakukan secara parsial atau terpisah antar OPD. Semua OPD saling terkait. Penilaian dilakukan secara menyeluruh. Salah satu aspek penting penilaian adalah manajemen risiko.

Semoga saja, kegiatan ini dapat memberikan dampak positif meningkatkan kemampuan para asesor di setiap OPD. Dan, mendorong peningkatan level penilaian SPIP Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025,” jelas dia. (adv/nk/Diskominfo Kukar)