KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengapresiasi seluruh personel keamanan yang bertugas selama arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah. Seperti, TNI/Polri, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Marga, Jasa Raharja, kementerian terkait, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pramuka, Dinas Kesehatan, dan mantra Kamtibmas lainnya.
“Kami mengapresiasi
seluruh personel keamanan. Saat masyarakat merayakan Idul Fitri, personel
keamanan tetap bertugas memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik. Selamat
bertuga dan tetap semangat. Jadikan langkah pengabdian ini sebagai lading
ibadah,” ungkap Edi Damansyah saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat
Mahakam 2025 di Halaman Mako Polres Kutai Kartanegara, Kamis (20/3/2025).
Saat memimpin Apel Gelar
Pasukan Operasi Ketupat Mahakam 2025, Edi Damansyah didampingi Kapolres Kutai
Kartanegara AKBP Dody Surya Putra dan Dandim 0906/KKR Letkol Czi Damai Adi
Setiawan.
Edi Damansyah berharap
pelayanan darurat 110 dapat dioptimalkan. Itu sebagai hotline pengaduan dan
pelaporan kondisi darurat. Seperti gangguan ketertiban masyarakat maupun
kemacetan arus mudik. “Hotline pengaduan dan pelaporan kondisi darurat 110
harus dioptimalkan. Sehingga, pelaporan kondisi darurat dapat segera ditangani
dengan baik,” kata dia.
Dia menyampaikan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) telah
diterbitkan pemerintah. Surat itu mengatur berbagai kebijakan, Termasuk
operasional angkutan barang, pengaturan penyeberangan laur, penerapan rekayasa
lalulintas, dan penghentian sementara pekerjaan proyek kontruksi selama arus
mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri.
“Pelaksanaan dilapangan
harus mempedomani SKB tersebut. Ini perlu disosialisasikan ke masyarakat.
Seperti di berbagai media. Agar, SKB itu bisa dipahami dan dilaksanakan
sebaik-baiknya,” kata dia.
Menurut dia, pelayanan
ramah dan responsif selama mudik lebaran sangat penting. Petugas di lapangan
mesti menampilkan sikap humanis, mengedukasi keselamatan berkendara ke
pengemudi, memastikan kondisi kendaraan, rambu-rambu lalulintas dan pencahayaan
jalan harus optimal.
“Strategi komunikasi
publik sangat diperlukan. Agar, masyarakat bisa memahami informasi layanan
kepolisian, pesan-pesan keamanan, rekayasa lalulintas dan ketertiban
masyarakat,” ujar dia. (adv/nk/Diskominfo
Kukar)
